Home / Politik

Senin, 12 Oktober 2020 - 15:27 WIB

Bamsoet: Segera Terbitkan PP Untuk Akhiri Polemik UU Ciptaker

68 Views
Terakhir Dibaca:1 Menit, 38 Detik

Kompasnasional | Pengesahan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memantik aksi unjuk rasa besar. Kemarin, aksi unjuk rasa, yang sebagian berakhir rusuh, terjadi di sejumlah kota.

Melihat kondisi ini, Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong pemerintah dan DPR membuka ruang dialog dengan sejumlah pihak terkait peraturan tersebut. Di antaranya dengan pemimpin buruh, organisasi keagamaan, dosen, guru besar, dan pihak lain yang menolak RUU Cipta Kerja untuk disahkan, dan terhadap poin-poin yang sampaikan pendemo tersebut untuk dijelaskan secara jelas untung ruginya. Juga sejarah terbentuknya pasal-pasal yang diatur dalam RUU Ciptaker. “Ini untuk memberikan pemahaman dan kepercayaan kepada masyarakat umumnya dan buruh khususnya,” ucap politisi yang akrab disapa Bamsoet ini, Jumat (9/10).

Baca Juga  KPU Tapsel Akan Gelar GKS Dan GCS Awali Pelaksanaan Coklit Data Pemilih

Untuk pengamanan aksi, Bamsoet mendorong pemerintah dan aparat keamanan bersikap persuasif dalam mengendalikan massa. Hal itu penting agar massa tidak melakukan aksi dengan anarkis. Sedangkan untuk oknum massa yang melakukan kerusakan dan mengganggu ketertiban umum, Bamsoet setuju aparat bersikap tegas.

Bamsoet juga mendorong pemerintah segera melakukan sosialisasi dan memaparkan isi dari UU Cipta Kerja. “Sehingga informasi yang sampai kepada masyarakat adalah informasi yang valid. Agar tidak ada lagi tafsir yang keliru dan parsial atas isu-isu krusial dalam UU Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan,” terangnya.

Untuk masyarakat, khususnya yang masih akan melakukan aksi penolakan disahkannya UU Cipta Kerja, Bamsoet meminta untuk dapat lebih rasional dalam menyikapinya. Sebab, UU Ciptaker merupakan keputusan politik yang masih menunggu untuk diundangkan. Masyarakat masih mempunyai kesempatan untuk memahami substansi yang ingin dituntut.

Baca Juga  Ultimate Winter Driving Tips

Bamsoet juga meminta masyarakat lebih kritis dan tidak terhasut informasi hoaks mengenai UU Cipta Kerja. Dia menerangkan, masih ada upaya yang bisa dilakukan pemerintah melalui delegasi aturan turunan dari UU Ciptaker baik berbentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), ataupun Peraturan Menteri (Permen). “Bahkan upaya hukum lainnya dapat dilakukan masyarakat dengan mengajukan Uji Materi terhadap RUU Ciptaker (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK),” terangnya.

Bamsoet memastikan, dirinya menghormati kebebasan berpendapat, penyampaian aspirasi, dan aksi. Sepanjang semuanya dilakukan dengan tertib, tidak mengganggu ketertiban umum, dan tidak anarkis. (RM/Red)

0 0
Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleppy
Sleppy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Politik

DPR Saat Rapat: Mohon Maaf Pak Menteri, Jangan Dipakai Dulu Itu Kalung Anti Corona, Nanti Warga Ikutan

Berita

Pilkada 2020 Siantar Selain Melawan Kotak Kosong PASTI, Hadapi Sikap Apatis dan Skeptis Masyarakat, Siapa Pemenang?

Politik

PKB Ungkap Faksi-Faksi di Sekitar Presiden yang Ingin Rebut Kekuasaan, tapi Tak sampai Kudeta

Opini

Peneliti UGM: Klaim Kesatuan Islam-Minang, Instrumen Politik

Politik

Pilkada Medan, Demokrat Sebut Akhyar Nasution Menyorongkan Diri

Berita

Termasuk Anton-Rospita Berikut 75 Paslon Pilkada Serentak 2020

Politik

Laode Ida: Tiba-tiba Muncul Isu Agama Dalam Proses Calon Kapolri, Ini Berbahaya!

Berita

Istana Minta Rakyat tak Lagi Berisik soal Reshuffle Kabinet