Home / Berita / Daerah

Kamis, 16 Juli 2020 - 18:50 WIB

Bansos COVID-19 Dipungli! Pangulu Nagori Silakkidir Kabupaten Simalungun Dipolisikan

1959 Views
Terakhir Dibaca:2 Menit, 53 Detik

Kompas Nasional I Simalungun

Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak COVID-19 di Nagori Silakkidir Kabupaten Simalungun Sumatera Utara diduga  dipungli. Akibatnya, Pangulu Sahat Sirait SH dilaporkan warganya ke Polres Simalungun pada tanggal 02 Juni 2020 lalu.

Tidak berhenti sampai laporan Polisi,  sejumalah warga  Huta III Silakkidir Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun Sumatera Utara mendatangi Kantor Redaksi Kompasnasional.com di Jalan Medan KM 4 Pematangsiantar pada Kamis (16/07/2020) sekira pukul 15.30 WIB.

Ketujuh warga  mewakili masyarakat Nagori III Silakkidir melaporkan dan membeberkan adanya sejumlah pemungutan liar (Pungli) yang dilakukan Pangulu Nagori Silakkidir Saut Sirait SH bersama Gamot dan perangkat desa terhadap Dana Desa (DD) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterima masyarakat.

Sebagai informasi, warga masyarakat Silakkidir sebelumnya sudah melaporkan kasus ini ke anggota DPRD Kabupaten Simalungun pada tanggal 01 Juni 2020 lalu.

Dalam  laporan tertulis yang diterima Redaksi Kompasnasional.com, masyarakat Nagori Silakkidir Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun,  menyatakan keberatan atas pemotongan Bansos yang mereka terima dan telah melaporkan Pangulu Nagori Silakkidir Saut Sirait SH beserta perangkatnya yang telah melakukan pengutipan atas Bantuan Sosial (Bansos) terdampak Covid-19, sebut masyarakat yang dikutip dari ĺaporan tertulis.

Modus Pungli

Adapun modus pungli yang dilakukan terhadap setiap warga penerima bansos pangan (Sembako) harus membayar Rp10 ribu per setiap Kepala Keluarga (KK). Apabila tidak dibayar, sembako tidak diberikan, tulis laporan tersebut.

Baca Juga  Ormas Indonesia Bersatu Yakin Rizal Ramli Berbohong

Untuk diketahui, jumlah paket sembako di Nagori Silakkidir sebanyak 834 paket baik dari Pemkab Simalungun maupun dari Provinsi.

“Jika 834xRp10.000/paket =Rp8.340.000, hak masyarakat yang di pungli dan perlu dipertanyakan kemana,” kata Helpin Marpaung tanpa menghitung jumlah pungli dari DD secara tunai.

Sementara modus pengutipan terhadap warga penerima BST Rp600 ribu dari Kantor Pos, warga harus membayar kembali Rp50 ribu dengan cara setelah warga menerima harus kembali ke Kantor Pangulu, tulis laporan masyarakat itu.

Demikian juga dengan warga penerima Bansos Dana Desa secara tunai, warga kembali disebut harus mengembalikan Rp.100 ribu setelah menerima Rp600 ribu dengan cara sorenya didatangi kerumah oleh para gamot.

Hal yang sama juga disampaikan Ibu Saurli Nainggolan yang berusia   sekitar 60 tahun ini. Sebagai penerima DD Ia mengatakan,  dari kantor Pangulu Ia menerima Bansos DD secara tunai sebesar Rp600 ribu, namun besoknya didatangi Gamot kerumahnya dan mengutif kembali Rp100 ribu.

Demikian juga persoalan yang disampaikan ibu Purnama Rajagugguk penerima BLT Rp600 dari Kantor Pos.

Menurutnya, setelah menerima Rp600 ribu dari Kantor Pos, Ia disuruh kembali ke Kantor Pangulu dan harus mengembalikan Rp50 ribu dari setiap penerima, kata Ibu Purnama.

Baca Juga  How to Stay Hydrated Like a Pro All Summer

Terkait dengan pemotongan itu, Ibu Saurli Nainggolan dan Ibu Purnama Rajagugguk tidak menerima perlakuan itu, apalagi dengan pengancaman akan mengganti namanya ke penerima bulan berikutnnya.

” Jika tidak dikembalikan, maka untuk bulan berikutnya akan diganti nama penerimannya,” kata kedua ibu ini di Kantor Redaksi Kompasnasional.com menirukan ucapan Pangulu Sahat Sirait.

Lebih lanjut dalam laporan tertulis disebutkan bahwa, pengutipan dilakukan dengan tidak melalui musyawarah.

“Pengutipan atau pemerasan sejumlah uang dari warga penerima Bansos terdampak Covid-19 dilakukan oleh James Tota Tambunan alias Tallak (Gamot Huta III), Albon S Simajuntak alias Tikno (Gamot Huta II), Sihar Siagian (anggota Maujana), Rahman Simajuntak (anggota Maujana), Jurumudi Purba alias Pak Karlos (Sekertaris Desa),” dikutif sepertif yang tertulis dalam laporan itu.

Sebagai pelapor, Helpin Marpaung meminta Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian Polres Simalungun untuk segera memanggil sejumlah yang terkait dalam kasus ini.

“Ia, kita meminta Aparat Kepolisian Polres Simalungun segera memanggil Pangulu dan jajaranya, biar kasus ini terang dan jelas,” pungkasnya.*

Penulis: Nilson Pakpahan.

9 0
Happy
Happy
11 %
Sad
Sad
11 %
Excited
Excited
%
Sleppy
Sleppy
%
Angry
Angry
56 %
Surprise
Surprise
22 %

Share :

Baca Juga

Berita

Kehadiran HTI Jadi Tamparan Keras Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum di NTT

Berita

PBB Dinyatakan Sah sebagai Peserta Pemilu 2019

Berita

Ratusan Rumah Warga di Tapian Dolok Terendam Banjir

Berita

ALONG TAMPUNG KAYU ILEGAL , APARAT PENEGAK HUKUM (APH) TIDAK BERKUTIK

Daerah

Anies Ingatkan Ancaman Gelombang Kedua Virus Corona di Jakarta

Berita

Walikota Siantar Terima LHP Kepatuhan pada Pemprovsu dari BPK Perwakilan Sumut

Berita

Kacabdis Pendidikan Siantar-Simalungun: Bangun Pendidikan dengan Hati “Kerucutkan atau Tutup Sekolah yang Tidak Maksimal”

Berita

Automated Containers Make Organic Urban Farming Feasible