Home / Politik

Rabu, 2 Desember 2020 - 18:26 WIB

Benny Wenda Deklarasi Merdeka: Tanah Papua Kami Rebut Kembali CNN Indonesia

151 Views
Terakhir Dibaca:1 Menit, 25 Detik

Kompasnasional l Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mendeklarasikan kemerdekaan Papua bertepatan pada 1 Desember kemarin.

Tak hanya deklarasi kemerdekaan, Benny juga menyatakan diri sebagai Presiden sementara dalam pemerintahan sementara Papua itu.

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III TNI Kolonel Czi IGN Suriastawa memastikan saat ini situasi dan kondisi di wilayah Papua Barat danPapua kondusif.

“Landai saja di Papua. Biar BW (Benny Wenda) ditangani polisi karena diduga mengarah pada undang-undang makar,” kata dia.

Tak hanya deklarasi kemerdekaan, Benny juga menyatakan diri sebagai Presiden sementara dalam pemerintahan sementara Papua itu.

Baca Juga  Ulama dan Kiai Betawi Desak Pembakar Bendera PDIP Diproses Hukum

“Hari ini, kami mengumumkan pembentukan Pemerintah Sementara Papua Barat. Kami siap mengambil alih wilayah kami, dan kami tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta,” kata Benny dalam siaran pers yang diunggah di situs resmi ULMWP, Rabu (2/12).

Kata dia, per kemarin Selasa (1/12) bertepatan dengan deklarasi Kemerdekaan Papua, pihaknya akan menerapkan konstitusi sendiri dan tidak akan tunduk pada pemerintahan Indonesia.

Pakar Hukum Internasional yang juga merupakan Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan kini menjabat sebagai Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Prof Hikmahanto Juwana mengatakan deklarasi pemerintah ini jika dilihat dari kaca mata hukum internasional tidak memiliki dasar.

Baca Juga  Eggi Sudjana tak Penuhi Panggilan Penyidik, Kuasa Hukum Bilang Begini

“Deklarasi ini tidak ada dasarnya. Dan karenanya, tidak diakui oleh negara lain,” kata Hikmahanto dalam keterangan tertulis.

Dia juga menyebut beberapa negara di kawasan Pasifik yang kerap menunjukkan dukungan terhadap Papua pun belum bisa dijadikan tolak ukur karena akan mengganggu hubungan antar negara.

Hikmahanto menyarankan agar pemerintah mengabaikan manuver yang tengah dilakukan oleh kelompok separatis di Papua itu.

“Bahkan bila perlu Polri melakukan penegakan hukum, mengingat hal tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan makar,” kata dia. (CNNI/Red)

0 0
Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleppy
Sleppy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Politik

Putusan MA Bikin Jokowi Lengser, Jimly Asssidiqie: Orang Gak Ngerti Masalah Berusaha Menggoreng untuk Politik

Politik

Fadli Zon Dilaporkan, Ferdinand: Kalau Polri Tindak Lanjuti akan Banyak Fakta Terbuka

Berita

Paslon Tunggal Asner- Susanti Berada di Kolom Kiri

Politik

Tak Direstui Megawati Jadi Calon Presiden 2024, Ganjar Berpotensi Dicalonkan Parpol Lain

Politik

Marzuki Alie: Pak Jokowi Jangan Marah, Nanti Sakit, yang Rugi Rakyat

Politik

Era SBY Boleh Kenapa Era Jokowi Tak Boleh ?

Politik

Guntur Romli Sebut Anies Baswedan Mainkan Drama Terkait Penyegelan Pulau Reklamasi

Politik

Politikus Demokrat Minta Maaf dan Hapus Cuitan ‘Paha Mulus’