Home / Berita / Ekonomi / Headline News / Nasional

Sabtu, 4 April 2020 - 17:40 WIB

Denda 5 Persen Bagi Pengusaha Yang Terlambat Bayar THR Pekerja

Denda 5 Persen Bagi Pengusaha Yang Terlambat Bayar THR Pekerja

Denda 5 Persen Bagi Pengusaha Yang Terlambat Bayar THR Pekerja

34 Views
Terakhir Dibaca:3 Menit, 22 Detik

Kompasnasional.com – Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan tunjangan yang wajib dibayarkan oleh para pengusaha untuk para pekerja atau buuh. Meskipun ditengah situasi wabah virus Corona ini, bukan menjadi alasan bagi para pengusaha untuk dapat menunda pemberian THR kepada para pekerja dan buruh.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan pengusaha yang terlambat membayar Tunjangan Hari Raya ( THR) pekerja atau buruh, akan dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR keagamaan yang harus dibayarkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengingatkan pengusaha untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR).

Sebab, membayar THR merupakan kewajiban perusahaan yang tertuang di dalam undang-undang.

“THR merupakan bagian dari pendapatan non upah. Pengusaha wajib memberi THR kepada pekerja atau buruh tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” kata Menaker Ida, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut dikatakan Ida, saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) Teleconference dengan Komisi IX DPR, di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Jakarta, Kamis (2/4/2020).

“Denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan,” kata Ida

Menaker mengatakan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 78 Tahun 2015, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2016, dan PP Nomor 78 Tahun 2015, perusahaan wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja atau buruh.

Baca Juga  Pemain Baru Asing Datang, Satu Pemain Asing Persib Harus Hengkang

Perusahaan yang terkena dampak Covid-19

Sementara itu, Ida mengatakan, bagi pengusaha yang kesulitan membayar THR karena dampak dari coronavirus disease 2019 (Covid-19) atau hal lainnya, dapat menempuh mekanisme dialog dengan pekerja atau buruh.

Mekanisme dialog dilakukan guna mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Salah satu kesepakatan yang dapat ditempuh adalah pembayaran THR secara bertahap.

Kemudian apabila perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan perundang-undangan, pembayaran dapat ditangguhkan pada jangka waktu tertentu yang disepakati.

“Bila jangka waktu penundaan yang disepakati telah berakhir dan perusahaan tidak membayar THR, maka atas dasar rekomendasi dan hasil pemeriksaan pengawas, perusahaan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Ida.

Selain masalah THR, pada Raker tersebut Ida juga membahas kebijakan pemerintah terhadap masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) Tiongkok, langkah mengatasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Covid-19, bantuan Kemnaker kepada pekerja informal, serta pemenuhan kebutuhan dasar Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara-negara yang melakukan lockdown.

Wajib Bayar THR

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan pengusaha untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR). Sebab, membayar THR merupakan kewajiban perusahaan yang tertuang di dalam undang-undang.

Baca Juga  JR Saragih-Ance Selian Jadi Jagoan Demokrat di Pilgub Sumut

“Ini diingatkan kepada (perusahaan) swasta mengenai THR adalah sesuatu yang berdasarkan undang-undang diwajibkan dan Kementerian Ketenagakerjaan sudah menyiapkan hal-hal terkait THR,” ujar Airlangga ketika memberikan keterangan pers hasil rapat terbatas kesiapan Ramadhan dan Idul Fitri di Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Tidak dapat dipungkiri, sektor usaha saat ini tengah mengalami guncangan akibat pandemi virus corona yang menyebabkan beberapa kegiatan ekonomi terhenti.

Untuk itulah, pemerintah telah memberikan beberapa stimulus kepada sektor usaha yakni relaksasi pungutan pajak.

Harapannya, dengan stimulus tersebut para pengusaha mampu untuk membayarkan kewajiban kepada pekerjanya.

“Pemerintah sudah mempersiapkan dan memberi stimulus dunia usaha antara lain PPh 21 dan selama ini sudah diberi ke industri pengolahan,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut, pemerintah pada Selasa (31/1/2020) juga telah menelurkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk memberi dukungan tambahan ke sektor usaha.

Beberapa di antaranya yaitu memberikan potongan pungutan PPh Badan sebesar 22 persen mulai tahun ini.

Kemudian, mempercepat restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada 19 sektor usaha.

Airlangga pun mengatakan, pemerintah juga akan memperluas dukungan kepada beberapa sektor usaha lain yang terdampak virus corona seperti pariwisata, sektor jasa transportasi dan beberapa sektor lain yang masih dalam pembahasan.

“Berdasarkan paket kemarin di luncurkan Perppu dan APBNP, dukungan sektor usaha akan diperluas, tidak hanya manufaktur tapi juga sektor terdampak lain termasuk pariwisata, jasa terkait pariwisata, transportasi dan sektor lain yang segera dikoordinasikan untuk ditambahkan,” kata dia.(tbtm/ac)

0 0
Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleppy
Sleppy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Berita

Polisi Sita Sabu dari Rumah Komika Mudy Taylor

Berita

Memo Rahasia Bocor, Pentagon Sebut Covid-19 Sampai 2021

Berita

Kapolri Minta Novel Beri Bukti soal Jenderal Terlibat Penyerangan

Nasional

100 Ribu Muslim Jabar Diperkirakan Kepung DKI Buat Demo Ahok Besok

Asahan

Bagikan Sembako, Lions Club M Golden Estate Bersama Camat Kota Kisaran Barat Door to Door Sambangi Warga pinggiran kota

Asahan

Ketua KONI Asahan Pantau Latihan Atlit Renang Ditengah Wabah Covid-19
Harga Karet Sudah Tembus Rp 13.500 Hingga 15.500 per Kg, Petani Karet pun menjadi Lega -KompasNasional

Ekonomi

Harga Karet Sudah Tembus Rp 13.500 Hingga 15.500 per Kg, Petani Karet pun menjadi Lega
Masuk Daftar Panama Papers, Ini Kata Rosan Roeslani dan Erwin Aksa-KompasNasional

Ekonomi

China Tutup Akses Informasi soal ‘Panama Papers’