Home / Nasional

Jumat, 25 September 2020 - 18:47 WIB

DPR Minta Jokowi Terbitkan Perppu Pilkada 2020

70 Views
Terakhir Dibaca:2 Menit, 18 Detik

Kompasnasional | Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Menurutnya, Perppu tersebut dibutuhkan agar peraturan di bawahnya seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dapat memuat aturan yang selaras, terutama soal ketegasan pelanggaran protokol.

“Seharusnya dengan Perppu, karena PKPU harus selaras dengan Undang Undang. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang yang lebih tinggi ” Kata Azis.

Azis menyatakan perppu juga dibutuhkan untuk mencegah PKPU baru yang diterbitkan digugat ke Mahkamah Agung (MA), terutama terkait larangan pengumpulan massa.

Dia menilai PKPU baru berpotensi digugat ke MA karena Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 yang merupakan dasar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang masih mengizinkan kerumunan massa dilakukan dalam masa kampanye.

“Jika pemerintah mau menerbitkan perppu maka masih ada waktu untuk dibahas di DPR” ujar pria yang juga Wakil Ketua Umum Golkar tersebut.

Baca Juga  Diperiksa Kasus Suap Raperda Zonasi, Aguan Naik Alphard Putih ke KPK

Bukan hanya Azis, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid juga mendorong agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu Pilkada yang memberi ruang sanksi tegas bagi pelanggar protokol Covid-19.

“Tapi bukan untuk penundaan pilkada, tapi untuk pelaksanan pilkada yang lebih sesuai protokol Covid-19,” imbuhnya.

Sodik mengaku menyayangkan, peraturan baru tentang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tidak memuat sanksi tegas berupa diskualifikasi bagi pasangan calon yang melanggar protokol pencegahan.

Padahal, klaimnya, mayoritas anggota Komisi II DPR RI telah meminta KPU agar memuat sanksi diskualifikasi bagi paslon pelanggar protokol Covid-19.

“Poin saya, menyayangkan dalam PKPU tidak dimasukan [sanksi] diskualifikasi bagi pelanggar protokol Covid-19, pelanggaran yang maksimum. harusnya ada, aturannya adalah bertahap dan untuk pelanggaran berat harusnya kita ada [diskualifikasi],” ucap Sodik.

Peraturan baru itu merupakan hasil rapat yang dilakukan beberapa kali oleh pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu dan pihak terkait lainnya. Kesepakatan lalu dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020 yang diundangkan pada Rabu (23/9).

Baca Juga  Tak Malu Akui Bahwa Dirinya Dulu Adalah Tukang Pasir, Polisi Ganteng Ini Kini Hits

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyebut pemberian sanksi terhadap para pelanggar selama gelaran Pilkada Serentak 2020 terbentur undang-undang.

Dia mengaku pihaknya ingin sanksi dapat diberikan lebih tegas, namun PKPU Nomor 13 tahun 2020 yang baru diterbitkan Kamis (24/9), belum memberi kewenangan terhadap Bawaslu.

Beleid yang dimaksud Afif adalah UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

“Terus terang saja, undang-undang yang kita pakaikan memang sama. PKPU menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Nah, banyak hal yang kita mau progresif kemudian mentok di undang-undang,” ujar Afif dalam diskusi daring membahas kampanye Pilkada 2020 di masa pandemi, Kamis (24/9).(CNNI/Red)

0 0
Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleppy
Sleppy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Ekonomi

Awal Pekan, Harga Emas Dibuka Melemah Rp 1.000 per Gram

Nasional

Sidang ke-19, Kubu Jessica Hadirkan 2 Saksi Ahli

Nasional

Polda Sumut Silaturahim Dengan 50 Wartawan Media Online

Berita

Kado Sederhana JK untuk Jokowi, Bunga Anggrek Bulan dari Kebun Mufidah

Ekonomi

Kebohongan Pemerintah Soal Buruh China di Indonesia Terungkap, Ini Faktanya

Berita

Menhub Budi janji beri payung hukum untuk ojek online

Berita

Longsor, Jalur Puncak Lumpuh, Lalu Lintas Dialihkan ke Sukabumi

Berita

Kamis, Novel Baswedan Kembali ke Indonesia