Home / Nasional

Selasa, 16 Februari 2021 - 11:53 WIB

Kapolri Akui UU ITE Berpotensi Dipakai untuk Kriminalisasi

77 Views
Terakhir Dibaca:1 Menit, 30 Detik

Kompasnasional l Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui bahwa pasal karet dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kerap dipakai untuk mengkriminalisasi pihak lain.

“Dalam rangka untuk menjaga agar penggunaan pasal-pasal yang dianggap pasal karet di dalam UU ITE yang ini tentunya berpotensi untuk kemudian digunakan untuk melaporkan atau saling lapor atau lebih dikenal dengan istilah mengkriminalisasikan dengan UU ITE ini, bisa ditekan dan dikendalikan,” kata Listyo dalam konferensi pers usai usai Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/2).

Karena itu, dia memerintahkan jajarannya untuk lebih selektif menerapkan pasal dalam UU ITE tersebut dalam proses penegakan hukum. Ia menjanjikan, polisi bakal lebih mengedepankan langkah edukasi dan persuasi.

Baca Juga  Ini Alasan Sandi Mau Jadi Anak Buah Jokowi

Bahkan, Listyo menyoroti kemungkinan polisi dapat lebih mengupayakan langkah-langkah yang bersifat restorative justice (keadilan restoratif).

“Sehingga penggunaan ruang siber tetap bisa kita jaga dengan baik,” ucap dia lagi.

Restorative justice atau upaya keadilan restoratif yang disebut Listyo, merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa. Proses ini kadang juga melibatkan perwakilan masyarakat.

Konsep pendekatan restorative justice menitikberatkan pada keadilan bagi pelaku tindak pidana dan korban.

Pembahasan mengenai penggunaan UU ITE beberapa waktu belakangan jadi sorotan publik dan diskusi di media sosial. Ini bermula dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang menginginkan publik lebih banyak mengkritik pemerintah untuk perbaikan kinerja pelayanan publik.

Baca Juga  PT Garam bangun dua pabrik di Gresik dan Sumenep dengan total biaya Rp 77 miliar

Sejumlah pihak, seperti pegiat kebebasan berpendapat hingga LSM yang fokus menyuarakan hak asasi manusia, menganggap keinginan pemerintah itu bertolak belakang dengan fakta di lapangan.

Sebagian berpendapat kritik atau masukan ke pemerintah beberapa justru dibalas dengan jerat hukum menggunakan pasal dalam UU ITE.

Pernyataan Jokowi disampaikan pada Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 pada Senin (8/2).

Jokowi, dalam konteks ucapannya itu, mengajak seluruh elemen bangsa untuk berkontribusi memperbaiki pelayanan publik salah satunya melalui kritik dan masukan. (CNNI/Red)

0 0
Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleppy
Sleppy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Berita

PM China Li Keqiang dijadwalkan bertemu Jokowi-Kalla

Berita

Ilmuwan Asing Boleh Ikut Analisa Ikan “Aneh” Di Manado

Berita

5 Bocah Jenius Kuliah di Kampus Dunia, Salah Satunya Dari Indonesia

Berita

Bos Miras Oplosan Terancam Hukuman Seumur Hidup

Nasional

Jessica Bantah Pernyataan Saksi Ahli, Sidang Sempat Gaduh

Nasional

Libur Panjang Mualid Nabi, Ini Tiga Daerah Perbatasan Yang Dinilai Rawan Keamanan dan Kejahatan

Berita

Walikota Siantar Serahkan Beasiswa BRI Kepada Pelajar, Serentak se- Indonesia

Berita

Tidak Boleh Ada Perayaan Valentine di Aceh