Home / Politik

Senin, 21 Desember 2020 - 19:24 WIB

Partai Koalisi Pemerintah Disarankan Berlanjut di 2024

144 Views
Terakhir Dibaca:1 Menit, 30 Detik

Kompasnasional l Politik di Tanah Air selalu diwarnai lahirnya dua kubu, seperti di Pilpres 2014 dan 2019. Untuk meminimalisir situasi seperti yang terjadi itu, partai pendukung pemerintah saat ini diharapkan tetap bisa bersama di Pilpres 2024.

Sekretaris Jenderal Dayak International Organization (DIO) Dr Yulius Yohanes mengatakan, demi stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri, diharapkan parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin saat ini melanjutkan koalisinya di 2024.
Hal itu dikemukakan Yulius Yohanes, menanggapi Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, terkait dinamika politik pada tahun 2021 setelah rampungnya Pilkada Serentak 2020.

“Dalam teori demokrasi, stabilitas politik menjadi sangat penting. Apabila PDIP, Gerindra dan Golkar bisa berkoalisi kembali, dijamin siapa pun yang diusung menjadi Presiden tahun 2024, pasti mampu menciptakan stabilitas politik, dan sebagai desain besar menghantarkan Indonesia menjadi negara maju ke-5 dunia pada tahun 2030, sebagaimana diramalkan banyak analis dari luar negeri,” kata dia, dalam keterangannya, Minggu, 20 Desember 2020.

Baca Juga  Cuitan soal Rahayu Saraswati, PDIP Sebut Elite Demokrat Miskin Ide

Diketahui, partai pendukung pemerintah di DPR-RI, selain PDIP, adalah Gerindra, Golkar, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Diketahui, Qodari sempat menjelaskan kemungkinan dua skenario luar biasa menjelang Pilpres 2024.

Pertama, berduetnya Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Jika amandemen UUD 1945 dilakukan dengan mengubah masa jabatan Presiden RI dari sebelumnya hanya dua periode menjadi tiga periode. Kedua, Prabowo maju sebagai calon presiden dengan wakilnya berasal dari PDI Perjuangan.

Baca Juga  AHY: Pejabat Lingkungan Jokowi Ancam Keberadaan Demokrat

Kemungkinan opsi yang kedua, kalau Gerindra dan PDIP ya cukup mungkin karena lagi mesra-mesranya. Tapi untuk opsi pertama ya sudahlah enggak usah. Selain memang harus amandemen UUD 1945, mengubah regulasi, ini sudahlah Jokowi cukup 2 periode,” kata Adi.

Cukup dua periode, enggak perlu nambah, enggak bagus buat demokrasi, demokrasi kita kan sudah bagus sirkulasinya. Nah tapi kalau yang kedua itu sangat mungkin terjadi, kan belum pernah terjadi, sangat mungkin koalisi Gerindra dan PDIP,” jelas Adi.
(VCI/Red)

0 0
Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleppy
Sleppy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Politik

Max Sopacua Beberkan Cara SBY Ubah Demokrat Jadi Partai Dinasti

Politik

Fadli Zon Bilang Korupsi itu Oli Pembangunan, Denny Siregar: Gara-gara Oli itu, Temannya Kepleset

Politik

Ansor Jatim: Khofifah Layak Jadi Kandidat Capres 2024

Politik

Kubu Moeldoko Ungkap Landasan Hukum untuk Kemenkumham Sahkan KLB Demokrat

Politik

Demokrat Pamer Jagoan Pilgub DKI, Golkar: Pilkadanya Tahun 2024, Masih Jauh

Politik

Bukan Ganjar, Anies dan RK, Golkar Bakal Usung Sosok Ini di Pilpres 2024

Politik

Din Syamsuddin Cs Deklarasi KAMI, Denny Siregar: Koalisi Kok Wajahnya Penipu Semua

Politik

Filosofi Kopi Moeldoko, Sentil Isu Kudeta Demokrat?