Home / Politik

Sabtu, 19 Desember 2020 - 17:43 WIB

Petinggi KAMI Laporkan Jenderal Sigit Prabowo, Refly Harun: Semoga Ini Bisa Mengubah Perilaku Aparat

145 Views
Terakhir Dibaca:53 Detik

Kompasnasional l berbicara soal petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat yang melaporkan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Komnas HAM.

Sigit dan jajarannya diyakini melanggar unsur HAM dalam penangkapan dan proses hukum yang dilalui Jumhur Hidayat terkait kasus dugaan berita bohong dan penghasutan unjuk rasa penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.

Baca Juga  Negara Perlu Desa Sosialisasikan Pancasila

“Apa yang dilanggar? Ada banyak, ya. Pertama, proses penangkapan yang tidak sesuai dengan standar, yaitu tidak menunjukkan tanda pengenal dan tidak menunjukkan surat penangkapan,” kata tim kuasa hukum Jumhur Hidayat.

Nelson selaku tim kuasa hukum Jumhur menyebut sangkaan tersebut tak berdasar, terlebih karena bukti yang dikaitkan adalah cuitan Jumhur di akun Twitter yang menurutnya hanya berupa kritik terhadap UU Ciptaker dan investor

Baca Juga  Gelar Demonstrasi di Tengah Pandemi Corona, PA 212: Tidak Ada Larangan

Refly Harun berharap semoga laporan tersebut memberikan manfaat walaupun dirinya tahu pelaporan seperti ini kerap diabaikan oleh Komnas HAM.

“Mudah-mudahan pelaporan ini ada manfaatnya walaupun saya pesimis ya, karena pelaporan pelaporan seperti ini bisa saja dianggap hanya angin saja, kalaupun misalnya nanti Komnas HAM memanggil Kabareskrim lalu menegur dan sebagainya,” ucapnya.(PR/Red)

0 0
Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleppy
Sleppy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Medan

Partai Golkar Pastikan Dukung Menantu Jokowi Maju dalam Pilwakot Medan

Politik

Jhoni Allen Blak-Blakan: SBY Tak Berkeringat, Cuma Beri Rp100 Juta untuk Demokrat

Politik

Pilkada Medan, Demokrat Sebut Akhyar Nasution Menyorongkan Diri

Politik

Novel Baswedan Positif Covid-19, DS: Salah Jokowi?

Berita

Politik

Temui Langsung Surya Paloh, Jokowi Disebut Memohon agar Adik Iparnya Tak Direkomendasikan di Pilkada

Politik

Demokrat, Ahmad Yahya Sebut Ada Pungutan yang Jadi Beban Partai di Daerah

Politik

Bamsoet: Segera Terbitkan PP Untuk Akhiri Polemik UU Ciptaker